KEPENDUDUKAN: Arus urbanisasi masuk ke Kaltara pasca momen hari besar. Tampak arus balik Idulfitri Juni lalu. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai sebagai salah satu daerah tujuan urbanisasi atau perpindahan penduduk.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Sugiono mengatakan, hal itu berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial yang pada akhirnya perlu penanganan yang serius. Selain itu, juga perlu alokasi anggaran. Di antara permasalahan sosial itu adalah potensi terjadinya kasus orang terlantar.

“Ada memang beberapa kasus orang terlantar. Tapi jumlahnya sedikit,” ungkap Sugiono, Senin (17/9).

Kendati demikian, secara umum persoalan sosial itu pada dasarnya terjadi di setiap daerah. Artinya selain di Kaltara hal serupa juga rentan terjadi di daerah lain. “Konteks permasalahan sosial ini hampir saja di semua daerah,” tegasnya.

Tujuan kedatangan kaum urban ke Kaltara pada umumnya untuk perbaikan nasib atau  mencari lowongan pekerjaan. “Ke sini (Kaltara, Red.) cuma mau cari pekerjaan saja. Ada yang ikut keluarga ada juga tidak,” urai dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan,  jika menemukan orang terlantar, Dinsos Kaltara sesuai kewenangan dan tugas pokoknya akan mengurusnya. Salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pemulangan ke daerah asal kaum urban.

“Biasanya kalau sudah terlantar orang blank tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa lagi,” sebut Sugiono.

Sugiono mengingatkan, perihal orang terlantar juga besar kemungkinan ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan momen dengan berpura-pura agar dapat pulang ke kampung asal tanpa mengeluarkan biaya.

“Tapi yang gini kita tahu. Kita juga koordinasi dengan kepolisian jangan sampai itu juga memicu tindak kriminalitas,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Samuel Parrangan mengatakan, arus urbanisasi terjadi saat pasca libur panjang momen hari besar seperti Idulfitri dan liburan akhir tahun.

Hanya saja secara teknis Disdukcapil tidak dapat melakukan pelarangan. Namun, capil lebih menekankan lebih kepada taat administrasi kependudukan. “Ya lapor ke aparat RT setempat di mana saat ini tinggal,” tegas Samuel.

Sebagai Warga Negara Indonesia siapapun berhak untuk datang dan tinggal di seluruh wilayah administrasi Indonesia. “Soal ini penekanan kami tertiba administrasi. Kalau memang pindah ya buat kartu penduduk sini. Kalau sementara lapor keberadaannya,” pungkasnya. (isl/nri)